Kementerian Keuangan Bersama Kementerian dan Lembaga Terkait Bahas RAPBN 2025
Jakarta, Ruaskabar.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersama sejumlah kementerian dan lembaga terkait telah memulai tahap pembahasan komposisi Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, usai pertemuan di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat sore.
Menteri Sri Mulyani menyampaikan bahwa RAPBN 2025, sebagai alokasi anggaran perdana untuk pemerintahan baru, disusun sesuai dengan siklus dari APBN yang dimulai dengan pembahasan mengenai kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal. Pada tahap awal ini, diberikan indikasi mengenai pagu indikatif bagi kementerian dan lembaga terkait.
"Kita memulai dengan tantangan yang kemungkinan dihadapi baik dari sisi global maupun sisi ekonomi domestik, seperti terjadinya kenaikan suku bunga, inflasi, arus modal yang terpengaruh, hingga faktor-faktor geopolitik, digitalisasi, perubahan iklim, dan demografi yang semakin aging," ujarnya.
Sri Mulyani menegaskan bahwa fokus kebijakan fiskal 2025 adalah untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan, serta memperkecil kesenjangan antar wilayah. Beberapa fokus utama termasuk hilirisasi, transformasi hijau, pembangunan infrastruktur, pengembangan SDM unggul, inklusivitas, dan reformasi birokrasi akan tetap menjadi prioritas.
Menteri Keuangan juga menyoroti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menekankan agar kementerian dan lembaga terus berkomunikasi dengan pemerintahan baru untuk melaksanakan program prioritas yang telah disusun.
Pembahasan RAPBN 2025 ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk mengelola anggaran dengan bijak, memprioritaskan pembangunan berkelanjutan, serta memperkuat ketahanan ekonomi negara di tengah dinamika global yang tidak pasti.
Setelah dimulainya tahapan pembahasan komposisi Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2025, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersama sejumlah kementerian dan lembaga terkait mengintensifkan upaya untuk merumuskan strategi anggaran yang efektif. Pada pertemuan di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat sore, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan pentingnya fokus pada program prioritas yang akan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Kami berupaya mengatasi berbagai tantangan struktural yang terkait dengan peningkatan produktivitas guna mencapai status high income country," ungkap Sri Mulyani.
Dalam konteks ini, berbagai isu strategis termasuk hilirisasi industri, transformasi hijau, pembangunan infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia unggul, inklusivitas, serta reformasi birokrasi menjadi fokus utama kebijakan fiskal untuk tahun anggaran 2025.
Menyikapi arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Sri Mulyani menegaskan pentingnya kolaborasi yang erat antara kementerian/lembaga dengan pemerintahan baru. Hal ini bertujuan untuk memastikan implementasi program-program prioritas yang telah disusun sebelumnya dapat dilaksanakan dengan efektif.
"Kami akan terus berkomunikasi dengan pemerintahan baru agar tidak terjadi kesenjangan dalam pelaksanaan program-program yang telah direncanakan sebelumnya," tambahnya.
Pembahasan RAPBN 2025 ini diharapkan mampu menjawab tantangan-tantangan ekonomi global maupun domestik yang mungkin muncul di masa mendatang. Langkah-langkah yang diambil dalam penyusunan anggaran ini diharapkan mampu memberikan dampak positif yang signifikan bagi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Belum ada Komentar untuk " Kementerian Keuangan Bersama Kementerian dan Lembaga Terkait Bahas RAPBN 2025"
Posting Komentar