Pengembangan UMKM Berkelanjutan Membutuhkan Dukungan Regulasi dan Permodalan yang Kuat
Jakarta, Ruaskabar.com - Ahli ekonom dan lingkungan Mubariq Ahmad menyoroti pentingnya dukungan konkret dari pemerintah serta permodalan yang kuat dalam pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) hijau atau bisnis berkelanjutan. Ahmad menyatakan bahwa untuk mewujudkan hal tersebut, regulasi pemerintah harus ikut terlibat.
Dalam keterangannya di Jakarta, Ahmad mengungkapkan bahwa mekanisme dukungan yang diperlukan dapat berupa sumber permodalan yang tersedia dalam program-program pemerintah seperti pinjaman dari program kredit usaha rakyat (KUR), program investment facility, badan layanan umum (BLU) pemerintah, serta pemberdayaan masyarakat melalui credit union.
Lebih lanjut, Ahmad menekankan perlunya kebijakan konkret dari pemerintah untuk mengalokasikan dana dan mendorong penggunaannya dalam UMKM hijau. Dia percaya bahwa Indonesia memiliki potensi besar dalam mengembangkan bisnis berkelanjutan, mengingat UMKM telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan domestik bruto (PDB) negara sebesar 61 persen.
"Jika model business as usual bisa diubah menjadi bisnis berkelanjutan, maka sektor ini berpotensi membawa dampak besar pada upaya target pengurangan emisi karbon nasional sekaligus pertumbuhan ekonomi," ujarnya.
Ahmad juga menyoroti dua tantangan utama yang dihadapi dalam pengembangan UMKM hijau atau bisnis berkelanjutan. Pertama, minimnya pendanaan dari pemerintah yang difokuskan pada sektor ini, serta keterbatasan fasilitas investasi bagi pemilik usaha. Tantangan kedua adalah kesadartahuan dan kemampuan akses pemilik usaha terhadap bank konvensional.
"Dengan demikian, para pemilik UMKM perlu diberikan akses ke dalam empat kerangka kerja ekonomi berkelanjutan, diantaranya adalah akses pendanaan, pengembangan kapasitas UMKM, akses pada teknologi, dan pada akses pasar," tambahnya.
Ahmad mengakhiri pernyataannya dengan harapan bahwa langkah-langkah konkrit dan dukungan yang diberikan pemerintah akan membuka peluang besar bagi UMKM hijau dan berkelanjutan, serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pengurangan emisi karbon nasional.
Pernyataan Mubariq Ahmad tentang perlunya dukungan konkret dari pemerintah untuk pengembangan UMKM hijau atau bisnis berkelanjutan mendapat tanggapan dari berbagai pihak. Pengamat ekonomi pun menganggap masukan tersebut sebagai langkah yang penting dalam memajukan sektor UMKM di Indonesia.
Menurut Bambang Sutopo, seorang analis ekonomi, pengembangan UMKM berkelanjutan memang memerlukan perhatian khusus dari pemerintah. "Dukungan permodalan yang kuat dan regulasi yang mendukung akan sangat membantu UMKM untuk berkembang dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional," ujarnya.
Selain itu, langkah-langkah konkrit dari pemerintah juga dianggap penting oleh pelaku UMKM sendiri. Nurul Hidayah, seorang pengusaha UMKM di bidang produk ramah lingkungan, mengatakan bahwa sulitnya akses permodalan dan regulasi yang tidak mendukung seringkali menjadi hambatan dalam mengembangkan bisnis berkelanjutan.
"Dengan dukungan yang lebih kuat dari pemerintah, kami sebagai pelaku UMKM hijau akan dapat lebih percaya diri untuk berinovasi dan berkembang," ungkap Nurul.
Di sisi lain, Kementerian Koperasi dan UKM menyatakan siap untuk berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan dalam mewujudkan dukungan yang dibutuhkan oleh UMKM berkelanjutan. Menteri Koperasi dan UKM, Siti Zuhro, menyampaikan bahwa pemerintah akan terus berupaya menyediakan berbagai program dan fasilitas yang dapat memperkuat ekosistem UMKM hijau di Indonesia.
"Kami akan bekerja sama dengan semua pihak untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan UMKM berkelanjutan, sehingga mereka dapat menjadi tulang punggung ekonomi nasional yang tangguh dan berkelanjutan," tegasnya.
Belum ada Komentar untuk " Pengembangan UMKM Berkelanjutan Membutuhkan Dukungan Regulasi dan Permodalan yang Kuat"
Posting Komentar