Penjelasan Airlangga dalam Sidang PHPU Pilpres 2024 Sangat Logis

Jakarta, Ruaskabar.com  - Pengamat politik dari Universitas Nasional (Unas), R Wijaya Dg Mapasomba, memberikan penilaian positif terhadap penjelasan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK). Menurutnya, penjelasan Airlangga sangat logis dan komprehensif.

Dalam keterangan tertulis yang dikeluarkan di Jakarta pada Sabtu (6/4), Wijaya menyatakan, "Penjelasan Menko Airlangga sangat komprehensif. Dari data-data yang dipaparkan, program bansos (bantuan sosial) memang sangat dibutuhkan masyarakat."

Wijaya menekankan bahwa Airlangga telah menyampaikan keterangan yang sangat komprehensif dengan menyajikan data-data pendukung, khususnya terkait kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan.

Menurut Wijaya, langkah peningkatan penyaluran bansos dilakukan sebagai respons terhadap bencana El Nino yang berdampak pada produksi pangan, terutama beras. Hal ini membuat harga pangan melonjak, berdampak secara signifikan terhadap masyarakat miskin dan rentan.

"Dalam kondisi yang menuntut seperti itu, sangatlah tepat jika sebagai Menko Perekonomian, Airlangga melakukan langkah strategis seperti itu. Penjelasannya sangat logis," ujar Wijaya.

Wijaya juga menilai bahwa dalam sidang PHPU di MK, Airlangga telah membuktikan bahwa pemberian bansos sesuai dengan regulasi. Pada periode produksi padi yang menurun serta kenaikan harga beras internasional dan inflasi, kebijakan pemberian bansos dianggap sebagai pilihan yang tepat dan logis.

"Penjelasan Airlangga membuktikan bahwa tidak ada hal-hal keliru atau menyimpang seperti yang dituduhkan oleh beberapa pihak. Beliau menjalankan tugasnya sesuai prosedur," tambah Wijaya.

Sebelumnya, Airlangga bersama dengan Menteri Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini memberikan keterangan dalam sidang lanjutan perkara PHPU di MK pada Jumat (5/4). Mereka dimintai keterangan terkait tudingan bahwa program bansos yang dilakukan pemerintah memiliki dampak besar dalam kemenangan pasangan nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Keterangan empat menteri tersebut di MK merupakan respons terhadap tudingan bahwa program bansos yang diterapkan menjelang pencoblosan berkontribusi besar dalam kemenangan telak pasangan nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Dalam sidang tersebut, para menteri membantah tudingan tersebut dengan menegaskan bahwa program bansos yang dilaksanakan pemerintah bukanlah bentuk politisasi. Mereka menegaskan bahwa langkah-langkah tersebut semata-mata didasarkan pada kebutuhan dan kondisi riil yang dihadapi oleh masyarakat, terutama dalam menghadapi dampak dari bencana alam dan faktor eksternal seperti kenaikan harga beras internasional.

Sri Mulyani, Menteri Keuangan, menjelaskan bahwa program bansos dilaksanakan dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi, sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dia menambahkan bahwa penggunaan dana bansos telah melalui proses yang ketat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Muhadjir Effendy, Menteri Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, menegaskan bahwa program bansos merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga kesejahteraan masyarakat, terutama di masa-masa sulit seperti yang dihadapi saat ini.

Tri Rismaharini, Menteri Sosial, menambahkan bahwa program bansos tidak hanya bertujuan untuk membantu masyarakat secara ekonomi, tetapi juga untuk memastikan bahwa mereka tetap mendapatkan akses terhadap kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan.

Bagikan Artikel ini